Menteri Keuangan Sebut Negara Harus Tombok Rp198 T Jika Pertalite Tak Naik!

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 20:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Instagram.com/@smindrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Instagram.com/@smindrawati)

HALLO BANTEN, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan bahwa dana APBN yang digunakan untuk subsidi energi bisa meledak Rp198 triliun jadi Rp700 triliun bila konsumsi BBM subsidi seperti pertalite dan solar tak segera dibatasi dan harganya tidak dinaikkan.

Dia mengatakan tambahan anggaran ini diperlukan untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.

Dengan begitu, anggaran subsidi energi yang saat ini sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mencukupi. Apalagi harga minyak juga terus naik di atas yang diperkirakan pemerintah.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR Dorong Penonaktifan Kapolri, Ini Penyebabnya

"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502 triliun (anggaran subsidi saat ini). Nambah, kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa apa, maka Rp502 triliun nggak akan cukup," ujarnya ditemui usai Rapat dengan Badan Anggaran, Selasa 23 Agustus 2022.

Menurutnya tambahan anggaran ini di luar subsidi energi lainnya seperti listrik dan LPG 3 kilogram. Jika ditambah dua jenis ini bahkan bisa lebih besar lagi.

"Itu untuk subsidi solar dan pertalite saja. Saya belum menghitung LPG dan listriknya," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan tambahan nilai subsidi ini sudah didapat berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itulah katanya, kenaikan soal naik tidaknya harga pertalite tinggal di tangan Presiden Jokowi.

"Jadi dengan kondisi sampai Juli ini kami sampaikan ke pak Presiden, gini lho kondisinya seperti itu. Nanti diputuskan presiden," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Yudhi Aulia Rahman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Operasi Superman untuk Pilpres 2024, Polisi Sebut Hoax

Kamis, 22 September 2022 | 15:39 WIB
X