Usai Jokowi Cabut 2.078 Izin Usaha Tambang, Siapa Tanggung Jawab Mengelola?

HALLO BANTEN - Pemerintah akhirnya mencabut izin dan hak guna dari sejumlah perusahaan tambang yang tidak memanfaatkan atau bahkan menyalahgunakan izin dari pemerintah.

Nantinya, izin akan dialihkan ke pihak lain dari kalangan masyarakat maupun perusahaan.

Pada konferensi pers, Jumat 7 Januari lalu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan setelah pencabutan, izin dan pengelolaan usaha akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang kredibel, serta berbagai kelompok dan kelompok usaha masyarakat.

"Oleh kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan, BUMD, bahkan koperasi," kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, BKPM, Jakarta.

Baca Juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Nama Tetap di Hati dari EYE yang Viral di TikTok

Baca Juga: Link Streaming F4 Thailand Episode 3 Sub Indonesia, Boys Over Flowers Tayang Malam ini 8 Januari 2022

Baca Juga: UPDATE! Kode Redeem FF Free Fire Terbaru, Sabtu 8 Januari 2022, Bisa Kebal Peluru

Pengalihan izin dan pengelolaan usaha ini nantinya akan dialihkan ke pihak-pihak tersebut sesuai aturan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, maupun BUMD yang akan mengelola usaha yang dicabut izinnya akan diseleksi terlebih dahulu oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Setelah itu, kelompok usaha masyarakat yang terpilih untuk mengelola usaha akan berkolaborasi dengan kelompok pengusaha yang juga dipilih oleh pemerintah.

Selain kolaborasi tersebut, Bahlil mengatakan nantinya sejumlah perusahaan yang dinilai kredibel akan ikut mengambil alih. Pengaturan pengalihan usaha akan ditentukan berdasarkan ukuran usaha yang akan dialihkan, serta kapasitas kelompok usaha yang akan mengambil alih pengelolaan.