Komitmen HIMBARA Dukung Hilirisasi Industri

- Selasa, 17 Januari 2023 | 20:09 WIB
HIMBARA berkomitmen mendukung langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri. (Dok.HALLO BANTEN)
HIMBARA berkomitmen mendukung langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri. (Dok.HALLO BANTEN)

HALLO BANTEN, JAKARTA - Himpunan Bank Bank Milik Negara atau biasa disebut HIMBARA berkomitmen mendukung langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri.

Ketua HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Untuk itu, sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso, seusai pertemuan pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Presiden Jokowi, Senin 16 Januari 2023.

Himbara sendiri terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Baca Juga: Setelah Diperiksa Lebih dari 8 Jam dalam Kasus KDRT Terhadap Venna Melinda, Ferry Irawan Ditahan

Terkait hilirisasi industri ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Sejak tiga tahun lalu, Presiden Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun.

Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

Dalam pertemuan di Istana Negara Senin pagi ini, lanjut Sunarso, sektor perbankan dan OJK berdialog bersama dengan Presiden Jokowi, serta memberikan masukan sekaligus laporan hal-hal yang sudah dilakukan oleh industri di tahun 2022.

Halaman:

Editor: Yudhi Aulia Rahman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Erick Thohir Sebut 40 Ribu UMKM Gabung di PaDi UMKM

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:28 WIB

Komitmen HIMBARA Dukung Hilirisasi Industri

Selasa, 17 Januari 2023 | 20:09 WIB
X