Sekjen PDIP Sebut Bakal Capres Pemilu 2024 Harus Hormati HAM, Ini Alasannya

"Ya, itu kan perintah konstitusi, Pancasila, penuh dengan nilai-nilai ketuhanan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin.

Dia menyebutkan ada dua undang-undang (UU) yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga: Plt Menkominfo Mahfud MD Sebut Arahan Presiden, Usahakan Proyek BTS Kominfo Tetap Jalan

Kedua UU tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Dia juga mempertanyakan apakah berdasarkan nilai ketuhanan, seseorang diizinkan untuk melanggar HAM.

Menurutnya, nilai kemanusiaan secara spiritualitas telah dimuat dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.

"Itu sangat jelas bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajah HAM, nilai-nilai keadilan sosial," tambahnya.

Dia pun menegaskan bahwa tak ada satu pasal pun yang mengizinkan pelanggaran HAM, sehingga hal itu menjadi kriteria sangat penting bagi bakal capres yang akan berkontestasi dalam pesta demokrasi tahun depan.

"Ini menjadi suatu kriteria yang sangat penting, karena perintah ideologi dan juga perintah konstitusi. Maka, ini yang harus kita jalankan bersama," ujar Hasto.

Sebelumnya, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pemimpin terbaik merupakan sosok yang menghormati HAM.

"Pemimpin terbaik itu pemimpin yang memang menghormati hak asasi manusia," kata Saurlin di Gedung Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta Timur, Jumat 12 Mei 2023.

Oleh karena itu, dia menegaskan penting bagi masyarakat untuk mencari tahu rekam jejak setiap bakal capres yang akan ikut bertarung pada Pemilu 2024 adalah sosok yang tidak pernah melanggar HAM.***