HALLO BANTEN, JAKARTA - Pemerintah mengklaim pembangunan dan sistem yang diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak akan dibuat seperti Jakarta.
Pasalnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa populasi penduduk di IKN Nusantara akan dibatasi hanya 1,91 juta orang.
"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN)," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati.
Menurutnya, pada saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI-Polri tahap pertama.
"Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," tutur Hayu Parasati.
Baca Juga: Jadi Role Model Penerapan ESG, BRI Raih Peringkat Tertinggi di Ajang ASRRAT 2022
Maka dari itu, dia menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bagaimana mulai dengan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN seperti apa.
Hal ini tentunya harus dibicarakan lebih lanjut oleh para pemangku kebijakan terkait.
"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada tahun 2024," kata Hayu Parasati.
"Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," ucapnya menambahkan.
Artikel Terkait
Dilantik Jokowi Menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Ini Rekam Jejak Bambang Susantono
Profil Ketua Otorita IKN Bambang Susantono, Pendidikan Hingga Karir Politik
Kemenhub Pastikan Jalanan IKN Bakal Dipenuhi Kendaraan Listrik dan Otonom
Kepala Otorita Minta Rakyat Nyumbang IKN, Netizen Heboh Bicarakan Koordinator Urunannya
Menteri Agama Bantah Isu Dana Haji Dipakai Bangun IKN, Ini Penjelasannya
Pengamat : Jokowi Didesak Reshuffle Kabinet dan Tunda Bangun IKN karena Hal Ini
Ancaman Pertahanan IKN Meningkat, Panglima TNI Ajukan Tambahan Alutsista
Pemuda, Mahasiswa dan Buruh Komitmen Bersama Kawal Sampai Tuntas Pembangunan IKN
Ini Kata Jokowi soal Status IKN Nusantara setelah 2024
Mulai 2024 Birokrat Pindah ke Kawasan IKN, Ini Jadwalnya