Komisi II Awasi Daerah yang Banyak Dikuasai Mafia Tanah

- Rabu, 8 September 2021 | 14:49 WIB
Penangkapan sindikat mafia tanah di Jakarta (Dok.ATR/BPN)
Penangkapan sindikat mafia tanah di Jakarta (Dok.ATR/BPN)

HALLo BANTEN - Komisi II DPR RI mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadinya permainan harga tanah oleh mafia tanah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan, Komisi II DPR berupaya sungguh-sungguh untuk mencarikan solusi atas persoalan mafia tanah.

Syamsurizal juga menyatakan, isu-isu tentang mafia tanah sendiri memang sudah ada sejak lama. Tanah yang semestinya menjadi objek kehidupan bagi masyarakat banyak, tetapi oleh oknum-oknum tertentu justru dijadikan sebagai objek yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan tertentu saja.

"Kita menggunakan bahasa mafia karena mereka-mereka yang tidak berhak kemudian menggunakan pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan sepihak. Jumlah dan keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Ini yang kita katakan sebagai sesuatu yang tidak adil," ucap Syamsurizal di sela-sela agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya.

Baca Juga: Korban Pelecehan KPI Dilaporkan Balik, Anggota DPR Ini Pasang Badan

Menurut Syamsurizal, Komisi II DPR patut menyiapkan Panja untuk menggali secara dalam mengenai mafia tanah ini. Syamsurizal juga menyampaikan, Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan akan terus melakukan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia, dan mencari daerah-daerah mana saja yang (dicurigai ) ada mafia tanahnya.

"Ini yang menjadi target kita. Jawa Timur kita datangi, karena Jatim termasuk wilayah yang maju, seperti beberapa tempat lain di Indonesia. Surabaya adalah tempatnya para pengusaha-pengusaha besar," kata Syamsurizal.

Dijelaskan Syamsurizal, dari paparan yang telah disampaikan Kakanwil BPN Jatim dalam pertemuan dengan Komisi II, kerja penanganan kejahatan mafia pertanahan yang dilakukan tidak bisa optimal akibat keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Lakukan Pemerasan Sopir Bus, Ini Hukuman yang Diterima Dua Oknum PNS Dishub DKI

"Kerja sama mereka (BPN Jatim) dengan pihak Polda Jatim sudah ditandatangani sejak tahun 2018. Tetapi mereka mengatakan, anggarannya tidak tersedia untuk mengejar kejahatan mafia ini," Syamsurizal.

Selain itu, lanjut Syamsurizal, mereka juga terkendala oleh masalah data yang tidak lengkap serta tidak adanya kewenangan yang mereka miliki.

Halaman:

Editor: Yudi Rachman

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Begini Kondisi M Kece Usai Dianiaya Sesama Napi

Sabtu, 18 September 2021 | 05:00 WIB

3 Catatan Penting dalam Proses Seleksi CHA di KY

Jumat, 17 September 2021 | 20:30 WIB

Sindikat Pemalsu TNBK dan STNK Diringkus Polisi

Kamis, 16 September 2021 | 21:56 WIB
X